Naskah Lengkap
Metadata Dokumen
Identitas dokumen
| Tipe Dokumen | Peraturan Hukum |
|---|---|
| Judul | Keputusan Deputi IV Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Advisor Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah |
| T.E.U. Badan/Pengarang | Indonesia. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah |
| Nomor Peraturan | 6 |
| Jenis/Bentuk Peraturan | Keputusan Deputi IV |
| Singkatan Jenis/Bentuk | Keputusan Deputi IV |
Penetapan dan pengundangan
| Tempat Penetapan | Jakarta |
|---|---|
| Tanggal Penetapan | Senin, 01 Desember 2025 |
| Tanggal Pengundangan | Senin, 01 Desember 2025 |
| Penandatangan | Setya Budi Arijanta |
| Sumber | Belum diisi |
Klasifikasi dan penyimpanan
| Subjek | Advisor |
|---|---|
| Bidang Hukum | Hukum Administrasi Negara |
| Urusan Pemerintahan | Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah |
| Bahasa | Indonesia |
| Lokasi Penyimpanan | Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat |
Status dan Keterkaitan
Status peraturan
Berlaku
Riwayat perubahan
Diubah oleh :
Mencabut :
Mencabut :
- Keputusan Deputi IV Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Advisor Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Keputusan Deputi IV Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Advisor Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Peraturan terkait
- Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
- Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pedoman Probity Advice Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
Dokumen terkait
Belum ada dokumen terkait yang dicatat untuk dokumen ini.