BAHWA UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN DALAM PASAL 91 AYAT (1) HURUF D PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, TELAH DITETAPKAN PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH; BAHWA PENGATURAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM HURUF A, PERLU DILAKUKAN PENYELARASAN DENGAN PERUBAHAN KETENTUAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH; DASAR HUKUM PERATURAN INI ADALAHPERPRES 106 TAHUN 2007 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERPRES 157 TAHUN 2014 (LN 314 TAHUN 2014), PERPRES 16 TAHUN 2018 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERPRES 12 TAHUN 2021 (LN 63 TAHUN 2021), PERLKPP 1 TAHUN 2021 (BN 77 TAHUN 2021). PERATURAN LEMBAGA INI MENGATUR:PEDOMAN BAGI PELAKU PENGADAAN UNTUK MELAKSANAKAN PROSES PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SESUAI DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.TUJUAN PERATURAN LEMBAGA INI UNTUK: A. MEWUJUDKAN KESAMAAN PEMAHAMAN DALAM PERENCANAAN PENGADAAN; B. MENJADI REFERENSI BAGI PELAKSANA PERENCANAAN PENGADAAN DALAM MENYUSUN PERENCANAAN PENGADAAN; DAN C. MEWUJUDKAN PENGADAAN BARANG/JASA YANG SESUAI DENGAN TUJUAN, KEBIJAKAN, PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA.RUANG LINGKUP PERENCANAAN PENGADAAN DALAM PERATURAN LEMBAGA INI MELIPUTI PEDOMAN PELAKSANAAN PERENCANAAN PENGADAAN YANG DIBIAYAI OLEH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/ ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) YANG DILAKSANAKAN OLEH KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH (K/L/PD).PA DAPAT MENDELEGASIKAN TUGAS DAN KEWENANGAN DALAM PERENCANAAN PENGADAAN KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA).PPK MEMPUNYAI TUGAS MELAKSANAKAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PENGADAAN UNTUK TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA SESUAI KEBUTUHAN K/L/PD YANG TERCANTUM DALAM RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA (RKA K/L) ATAU RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (RKA PD). DALAM HAL PPK MEMBUTUHKAN PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA ATAU PERSONEL LAINNYA, TIM TEKNIS, ATAU AGEN PENGADAAN, PPK MENGUSULKAN KEBUTUHANNYA KEPADA PA/KPA. PADA ANGGARAN BELANJA APBD, PPK YANG DIRANGKAP OLEH KPA DAPAT MENUGASKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) UNTUK MENYUSUN PERENCANAAN PENGADAAN. PPTK YANG DITUGASKAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM MENYUSUN PERENCANAAN PENGADAAN HARUS MEMENUHI PERSYARATAN KOMPETENSI PPK.HASIL PERENCANAAN PENGADAAN BAIK MELALUI SWAKELOLA MAUPUN MELALUI PENYDIA DIMUAT DALAM RUP/MELALUI APLIKASI SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP), ADAPUN BATAS WAKTU PENGUMUMAN RUP UNTUK PENGADAAN TAHUN BERIKUTNYA PADA APLIKASI SIRUP DILAKSANAKAN PALING LAMBAT TANGGAL 31 MARET PADA TAHUN ANGGARAN TERSEBUT. KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENGGUNAAN APLIKASI SIRUP DIATUR DALAM KEPUTUSAN DEPUTI. PADA SAAT PERATURAN LEMBAGA INI BERLAKU, RUP YANG TELAH DISUSUN DAN DIUMUMKAN PADA APLIKASI SIRUP SEBELUM PERATURAN INI DIUNDANGKAN, PROSES PENGADAANNYA TETAP DILANJUTKAN. CATATAN:A. PERATURAN BERLAKU TANGGAL 18 MEI 2021.B. PADA SAAT PERATURAN LEMBAGA INI MULAI BERLAKU, PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 760), DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU. C. PERATURAN LEMBAGA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN. D. LAMPIRAN 15 HALAMAN.
2021
PERATURAN LKPP NO.11, JDIH LKPP PEDOMAN PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH