BAHWA UNTUK MELAKSANAKAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG APARATUR SIPIL NEGARA PERLU MELAKUKAN TATA KELOLA DALAM MENENTUKAN KELAS JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA. BAHWA KELAS JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN KELAS JABATAN BAGI JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA SUDAH TIDAK SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN DAN KEBUTUHAN ORGANISASI SEHINGGA PERLU DIGANTI. BAHWA PENETAPAN KELAS JABATAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TELAH MENDAPATKAN PERSETUJUAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR B/1392/M.SM.04.00/2020 TANGGAL 30 DESEMBER 2020. DASAR HUKUM PERATURAN INI ADALAHUU 5 TAHUN 2014 (LN 5 TAHUN 2014), PP 11 TAHUN 2017 (LN 63 TAHUN 2017) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PP 17 TAHUN 2020 (LN 68 TAHUN 2020), PERPRES 106 TAHUN 2007 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERPRES 93 TAHUN 2022 (LN 144 TAHUN 2022), PERMENPANRB 34 TAHUN 2011, PERMENPANRB 13 TAHUN 2019 (BN 834 TAHUN 2019), PERMENPANRB 29 TAHUN 2020 (BN 486 TAHUN 2020), PERLKPP 1 TAHUN 2021 (BN 77 TAHUN 2021). PERATURAN LEMBAGA INI MENGATUR:KELAS JABATAN MERUPAKAN KEDUDUKAN YANG MENUNJUKKAN TINGKAT SEORANG PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM RANGKAIAN SUSUNAN INSTANSI PEMERINTAH YANG MESKIPUN BERBEDA DALAM HAL JENIS PEKERJAAN, TETAPI CUKUP SETARA DALAM HAL TINGKAT KESULITAN DAN TANGGUNG JAWAB, DAN TINGKAT PERSYARATAN KUALIFIKASI PEKERJAAN, DAN DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA.KELAS JABATAN BAGI JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN YANG MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI PERATURAN LEMBAGA INI.KEMENTERIAN/LEMBAGA/ PEMERINTAH DAERAH MENGANGGARKAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEJABAT FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DILAKUKAN SEJAK PERATURAN LEMBAGA INI DIUNDANGKAN. CATATAN:A. PERATURAN BERLAKU TANGGAL 25 APRIL 2022B. PADA SAAT PERATURAN LEMBAGA INI MULAI BERLAKU, PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN KELAS JABATAN BAGI JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA (BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 326), DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU.C. LAMPIRAN 1 HALAMAN.
2022
PERATURAN LKPP NO.4, JDIH LKPP PENETAPAN KELAS JABATAN BAGI JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA