BAHWA UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL 72 AYAT (5) DAN PASAL 72A AYAT (3) PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, PERLU MENETAPKAN PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TOKO DARING DAN KATALOG ELEKTRONIK DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. DASAR HUKUM PERATURAN INI ADALAHPERPRES 106 TAHUN 2007 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERPRES 157 TAHUN 2014 (LN 314 TAHUN 2014), PERPRES 16 TAHUN 2018 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERPRES 12 TAHUN 2021 (LN 63 TAHUN 2021), PERLKPP 1 TAHUN 2021 (BN 77 TAHUN 2021). PERATURAN LEMBAGA INI MENGATUR:PERATURAN LEMBAGA INI MENJADI PEDOMAN UNTUK MENYELENGGARAKAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK BAGI KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH DAN PENYEDIA YANG MEMANFAATKAN TOKO DARING DAN KATALOG ELEKTRONIK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH AGAR PENGADAAN BARANG/JASA: A. CEPAT; B. MUDAH; C. TRANSPARAN; DAN D. TERCATAT SECARA ELEKTRONIK.PENYELENGGARAAN TOKO DARING DAN KATALOG ELEKTRONIK MENGGUNAKAN SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (SPSE) DAN SISTEM PENDUKUNG. SPSE DAN SISTEM PENDUKUNG DALAM PENYELENGGARAAN TOKO DARING DAN KATALOG ELEKTRONIK DIATUR DALAM KEPUTUSAN MENGENAI:A. SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNAAN SPSE DAN SISTEM PENDUKUNG; DAN B. PANDUAN PENGGUNAAN SPSE DAN SISTEM PENDUKUNG.KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNAAN SPSE DAN SISTEM PENDUKUNG DAN PANDUAN PENGGUNAAN SPSE DAN SISTEM PENDUKUNG DITETAPKAN OLEH DEPUTI YANG MEMBIDANGI MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. CATATAN:A. PERATURAN BERLAKU TANGGAL  6 MEI 2021.B. PADA SAAT PERATURAN LEMBAGA INI MULAI BERLAKU: - PROSES PEMILIHAN PENYEDIA KATALOG ELEKTRONIK YANG SEDANG DILAKSANAKAN SEBELUM PERATURAN LEMBAGA INI DIUNDANGKAN DILANJUTKAN DENGAN TETAP BERPEDOMAN PADA PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG KATALOG ELEKTRONIK (BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 764) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG KATALOG ELEKTRONIK (BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 873). - BARANG/JASA YANG MASIH TERCANTUM PADA KATALOG ELEKTRONIK SEBELUM PERATURAN LEMBAGA INI DIUNDANGKAN TETAP BERLAKU HINGGA MASA BERAKHIRNYA KONTRAK KATALOG. - DALAM HAL PARA PIHAK SEPAKAT MELAKUKAN PERUBAHAN KONTRAK KATALOG UNTUK BARANG/JASA YANG MASIH TERCANTUM DALAM KATALOG ELEKTRONIK SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM HURUF B, MAKA PROSES PERUBAHAN KONTRAK KATALOG DILAKSANAKAN MENGGUNAKAN TATA CARA YANG DIATUR DALAM PERATURAN LEMBAGA INI. D. PPMSE, PRODUK, DAN PEDAGANG YANG TELAH DAN SEDANG DIPROSES DENGAN PROGRAM BELA PENGADAAN BERDASARKAN:1. KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 155 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENETAPAN PENYELENGGARA PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK ATAU E-MARKETPLACE SEBAGAI MITRA APLIKASI BELA PENGADAAN DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH; DAN 2. KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 200 TAHUN 2020 TENTANG PROGRAM BELA PENGADAAN,MENJADI BAGIAN DARI PENYELENGGARAAN TOKO DARING.- PENDAFTARAN PPMSE YANG SEDANG DILAKSANAKAN MELALUI PROGRAM BELA PENGADAAN SEBELUM PERATURAN LEMBAGA INI DIUNDANGKAN DILANJUTKAN DENGAN TETAP BERPEDOMAN PADA SURAT KEPUTUSAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM HURUF D SAMPAI DENGAN DITETAPKANNYA KEPUTUSAN DEPUTI.- PPMSE SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM HURUF D WAJIB MENYESUAIKAN DENGAN SYARAT DAN KETENTUAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN LEMBAGA INI PALING LAMBAT 31 DESEMBER 2021.C. PADA SAAT PERATURAN LEMBAGA INI MULAI BERLAKU, PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG KATALOG ELEKTRONIK (BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 764) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG KATALOG ELEKTRONIK (BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 873), DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU.D. PERATURAN LEMBAGA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN.
2021
PERATURAN LKPP NO.9, JDIH LKPP TOKO DARING DAN KATALOG ELEKTRONIK DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH