BAHWA UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL 74B AYAT (4) PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, PERLU MENETAPKAN PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN RENCANA AKSI PEMENUHAN PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA. DASAR HUKUM PERATURAN INI ADALAHPP 11 TAHUN 2017 (LN 63 TAHUN 2017, TLN 6037) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PP 17 TAHUN 2020 (LN 68 TAHUN 2020, TLN 6477), PERPRES 106 TAHUN 2007 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERPRES 157 TAHUN 2014 (LN 314 TAHUN 2014), PERPRES 16 TAHUN 2018 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERPRES 12 TAHUN 2021 (LN 63 TAHUN 2021), PERMEN PANRB 13 TAHUN 2019 (BN 834 TAHUN 2019), PERMEN PANRB 29 TAHUN 2020 (BN 486 TAHUN 2020), PERLKPP 1 TAHUN 2021 (BN 77 TAHUN 2021). PERATURAN LEMBAGA INI MENGATUR:PERATURAN LEMBAGA INI BERTUJUAN SEBAGAI PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN RENCANA AKSI PEMENUHAN PENGELOLA PBJ BAGI KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH YANG WAJIB MEMILIKI PENGELOLA PBJ.RUANG LINGKUP PERATURAN INI BERUPA PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN RENCANA AKSI PEMENUHAN PENGELOLA PBJ DENGAN MEMANFAATKAN SISTEM INFORMASI.PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN RENCANA AKSI PEMENUHAN PENGELOLA PBJ BERTUJUAN AGAR KEMENTERIAN/LEMBAGA/ PEMERINTAH DAERAH SEGERA MEMENUHI KEBUTUHAN PENGELOLA PBJ DAN TERBATAS PADA PEMENUHAN PENGELOLA PBJ DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL.PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN DI KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH MENYUSUN DAN MENGELOLA RENCANA AKSI PEMENUHAN PENGELOLA PBJ. PEMENUHAN PENGELOLA PBJ PADA 31 DESEMBER 2023 MENCAPAI SEKURANGKURANGNYA 60% (ENAM PULUH PERSEN) DARI TOTAL PENETAPAN KEBUTUHAN DILAKUKAN MELALUI SISTEM INFORMASI RENCANA AKSI PEMENUHAN PENGELOLA PBJ YANG DISELENGGARAKAN OLEH LKPP.PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN DI KEMENTERIAN/LEMBAGA/ PEMERINTAH DAERAH MENGHITUNG KEBUTUHAN PENGELOLA PBJ BERDASARKAN ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA DISAMPAIKAN KEPADA INSTANSI PEMBINA PENGELOLA PBJ UNTUK DIVALIDASI DAN DITERBITKAN REKOMENDASI KEBUTUHAN PENGELOLA PBJ. PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN DI KEMENTERIAN/LEMBAGA/ PEMERINTAH DAERAH MENYAMPAIKAN PERMOHONAN PENETAPAN KEBUTUHAN PENGELOLA PBJ KEPADA MENTERI YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DENGAN MELAMPIRKAN REKOMENDASI KEBUTUHAN PENGELOLA PBJ UNTUK MENDAPATKAN PENETAPAN KEBUTUHAN DAN PETA JABATAN PENGELOLA PBJ. PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN DI KEMENTERIAN/LEMBAGA/ PEMERINTAH DAERAH MENYUSUN RENCANA PEMENUHAN PENGELOLA PBJ BERDASARKAN PENETAPAN KEBUTUHAN DAN PETA JABATAN PENGELOLA PBJ YANG TELAH DITETAPKAN. CATATAN:A. PERATURAN BERLAKU TANGGAL 6 MEI 2021.B. PERATURAN LEMBAGA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN.C. LAMPIRAN 12 HALAMAN.
2021
PERATURAN LKPP NO.6, JDIH LKPP PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN RENCANA AKSI PEMENUHAN PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA