BAHWA UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL 91 AYAT (1) HURUF E DAN HURUF G SAMPAI DENGAN O PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH; BAHWA UNTUK PELAKSANAAN KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM HURUF A PERLU DILAKUKAN PENYESUAIAN ATAS PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA; DASAR HUKUM PERATURAN INI ADALAHPERPRES 106 TAHUN 2007 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERPRES 157 TAHUN 2014 (LN 314 TAHUN 2014), PERPRES 16 TAHUN 2018 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERPRES 12 TAHUN 2021 (LN 63 TAHUN 2021), PERPRES 17 TAHUN 2019 (LN 60 TAHUN 2019), PERLKPP 1 TAHUN 2021 (BN 77 TAHUN 2021). PERATURAN LEMBAGA INI MENGATUR:PEDOMAN BAGI PELAKU PENGADAAN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH UNTUK MELAKSANAKAN PROSES PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI PENYEDIA SESUAI DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. PA/KPA DENGAN PERTIMBANGAN UNTUK MENGATASI KEKOSONGAN HUKUM DAN/ATAU STAGNASI PEMERINTAHAN GUNA KEMANFAATAN DAN KEPENTINGAN UMUM DAPAT MENYESUAIKAN PROSEDUR/TATA CARA/TAHAPAN PADA TAHAP PERSIAPAN PENGADAAN, PERSIAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN, PELAKSANAAN PEMILIHAN DAN/ATAU PELAKSANAAN PEKERJAAN UNTUK BARANG/JASA.KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (SPSE) DAN SISTEM PENDUKUNG DITETAPKAN DALAM KEPUTUSAN DEPUTI. CATATAN:A. PERATURAN BERLAKU TANGGAL 2 JUNI 2021.B. PADA SAAT PERATURAN LEMBAGA INI MULAI BERLAKU, PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA (BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 762), DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU. C. PERATURAN LEMBAGA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN. D. LAMPIRAN 5957 HALAMAN.
2021
PERATURAN LKPP NO.12, JDIH LKPP PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI PENYEDIA